ILMUWAN nuklir Korea Utara tidak mempunyai kekuasaan atas kehidupan mereka yang telah ditentukan oleh pemerintah dari usia kanak-kanak, saata menempuh pendididkan, maupun setelah terlibat dalam riset nuklir.
Di tengah masyarakat di mana kegagalan dipandang sebagai ketidaksetiaan pada pemimpin dan negara, kehidupan sekitar 10 ribu ahli nuklir Korea Utara begitu memprihatinkan.
Demikian disampaikan pakar Semenanjung Korea, Robert Collins yang pernah bertugas selama 31 tahun di Komando Pasukan Gabungan AS dan Korea Selatan.
Collins yang pernah menjadi kepala strategi di Pasukan Gabungan itu baru-baru ini menerbitkan sebuah laporan mengenai kehidupan ahli nuklir Korea. Laporan yang dikutip Chosunilbo itu berjudul “Budak Bom”.
Menurut Collins, ia menuliskan laporannya berdasarkan kesaksian para pembelot Korea Utara yang dia wawancarai dan berbagai materi rahasia.
“Orang luar berasumsi ilmuwan nuklir diperlakukan dengan baik karena energi nuklir memang demikian penting bagi kelangsungan hidup Kim Jong Un dan Korea Utara. Namun kenyataannya tidak demikian,” tulis Collins.
“Pemimpin tertinggi menuntut pembangunan senjata canggih yang mampu mencapai daratan AS, para ilmuwan nuklir menghadapi bahaya masa depan tanpa jalan keluar selain sukses,” sambungnya dalam laporan setebal 200 halaman.
Korea Utara memiliki sistem yang mengizinkan unit administratif, baik pedesaan maupun perkotaan, memilih dan merekrut anak-anak yang unggul dalam matematika dan sains.
“Siswa-siswa terbaik dari masing-masing daerah dikumpulkan dan dilatih dalam bidang matematika, sains, fisika, dan mata pelajaran lainnya,” tulis Collins lagi.
“Jika mereka menonjol, keseluruhannya keluarga terkadang terpaksa pindah agar siswanya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. sekolah menengah di ibu kota,” kata dia.
Siswa terpilih dibawa ke sekolah menengah paling bergengsi di Shinwon-dong, Pyongyang. Di sekolah ini dulu mantan pemimpin Korea Utara, KIm Jong Il, pernah menuntut ilmu. Semua siswa secara teratur berpartisipasi dalam kompetisi internasional seperti Olimpiade Matematika, menurut laporan itu.
Siswa yang dipilih untuk bekerja pada program nuklir Korea Utara biasanya menghadiri salah satu program tersebut di lima universitas, termasuk Universitas Kim Il Sung, Universitas Teknologi Kimchaek, dan Sekolah Tinggi Teknologi Kaggye.
Laporan tersebut menyatakan, setelah seorang ilmuwan nuklir mencapai kesuksesan akademis yang signifikan dalam bidang penelitian tertentu, nasib profesional mereka sudah ditentukan.
Mereka harus menjalani kehidupan yang membuat mereka tidak memiliki pilihan kecuali berdedikasi pada rezim Kim. Satu-satunya variabel dalam hidup mereka adalah fasilitas nuklir tempat mereka bekerja dan kualitas perumahan terkait.
Pernikahan bagi para ilmuwan ini juga ditentukan dan mereka tidak memiliki kebebasan memilih pasangan. Siapa pun yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pengaturan seperti ini akan menjalani hukuman dan dicabut berbagai fasilitasnya.
Meskipun ada sanksi internasional terhadap Korea Utara, ilmuwan nuklir Korea Utara diberi kesempatan belajar di luar negeri, terutama di Institut Gabungan untuk Penelitian Nuklir (JINR) di Rusia dan Institut Harbin Teknologi di Tiongkok. Sebelum pandemi Covid-19, lebih dari 1.000 pelajar Korea Utara terdaftar setiap tahun di Institut Teknologi Harbin.
Kualitas hidup ilmuwan nuklir Korea Utara sangat dipengaruhi oleh lokasi mereka ditugaskan untuk bekerja.
“Ada lebih dari 100 fasilitas nuklir di Korea Utara . Sebanyak 40 di antaranya merupakan fasilitas utama yang harus diatasi dalam denuklirisasi di masa depan proses,” tulis Collins lagi.
Di antara fasilitas itu terdapat 15 pusat penelitian dan pengawasan nuklir, delapan tambang uranium, dan lima pembangkit listrik tenaga nuklir serta kilang.
Situs uji coba nuklir Punggye-ri di Provinsi Hamgyong Utara disebut sebagai tempat kerja yang paling tidak diinginkan para ilmuwan. Dari tahun 2006 sampai 2017 Korea Utara telah melakukan enam uji coba nuklir di tempat itu. 
