• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
Canvas Logo Canvas Logo
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Dunia
  • Hukum
  • Keamanan
  • Indeks
Nasional
Laporan: BeritaPolitik.id

Yusril: Pemakzulan Jokowi Bukan Urusan Menko Polhukam

  • Selasa, 16 Januari 2024 | 15:50
Yusril: Pemakzulan Jokowi Bukan Urusan Menko Polhukam
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Menko Polhukam Mahduf MD.

Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan ke DPR bukan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Sebab menurutnya, untuk usulan pemakzulan Presiden Jokowi menjadi ranahnya DPR.

Demikian Yuzril Ihza Mahendra merespons Gerakan Petisi 100 yang ingin melakukan pemakzulan terhadap Presiden Jokow, Selasa (16/1/2024).

“Ya saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa pemakzulan itu bukan urusan Menko Polhukam, itu urusan DPR sebenarnya. Lebih baik mereka datang ke DPR dan liat apa reaksi dari fraksi-fraksi DPR,” ucap Yusril.

Sebelum sampai pada pemakzulan, Yusril mengingatkan harus ada proses angket yang dilakukan di DPR.

Nanti dalam angket tersebut, kata Yusril, harus dapat dijelaskan apa saja perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan menjadi dasar pemakzulan atau impeachment.

“Bisa jadi pemakzulan kalau ada angket dilakukan. Akhir dari angket itu adalah pernyataan pendapat. Kalau DPR berpendapat presiden melakukan apa, misalnya perbuatan tercela menjadi dasar impeachment,” jelas Yusril, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Sebelumnya dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Anggota Petisi 100 Pemakzulan Presiden, Marwan Batubara menuturkan usulan impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo disebut sudah dilakukan sejak Juli 2023 ke DPR hingga DPD RI. Namun usulan tersebut tidak mendapatkan respons yang baik.

“Sebetulnya kita juga sudah menyuarakan ini sejak bulan Juli-Agustus, berkali-kali berkirim surat kepada DPR, pimpinan DPR, fraksi DPR, lalu di MPR, lalu sampai ke pimpinan DPD,” kata Marwan.

Bahkan, kata Marwan, pihaknya menyampaikan usulan pemakzulan Presiden Jokowi kepada sejumlah parpol-parpol yang berada di barisan oposisi.

“Yang kami heran itu sebetulnya adalah partai-partai oposisi itu tidak menyambut baik, tapi okelah itu, itu tidak terlalu penting bagi kami,” ucap Marwan.

“Yang penting sekarang bahwa isunya sudah dipahami publik dan kita berharap nanti juga bisa diperhatikan para paslon (di Pilpres).”

Tags:

YUSRIL IHZA MAHENDRAJOKO WIDODO

Berita Terkait

Perubahan Nama dan Kedudukan Wantimpres Menjadi DPA

Perubahan Nama dan Kedudukan Wantimpres Menjadi DPA

  • 16 Juli, 2024 | 12:31

Yusril: Jokowi Benar, Presiden Boleh Kampanye

Yusril: Jokowi Benar, Presiden Boleh Kampanye

  • 25 Januari, 2024 | 09:01

Firli Bahuri Ajukan Praperadilan Lagi, Prof. Yusril: Hak yang Harus Dihormati

Firli Bahuri Ajukan Praperadilan Lagi, Prof. Yusril: Hak yang Harus Dihormati

  • 23 Januari, 2024 | 10:43

  Petisi 100: Pemakzulan Jokowi Sudah Layak dan Konstitusional, Siap Debat dengan Yusril dan Jimly

Petisi 100: Pemakzulan Jokowi Sudah Layak dan Konstitusional, Siap Debat dengan Yusril dan Jimly

  • 16 Januari, 2024 | 23:55

Berita Lainnya

Nasi yang Menentukan Takdir Bangsa: Sebuah Cerita tentang Harapan Bangkitnya Kesadaran

Nasi yang Menentukan Takdir Bangsa: Sebuah Cerita tentang Harapan Bangkitnya Kesadaran

  • 17 September, 2025 | 07:25

Oleh: Prof. Agus Pakpahan Rektor IKOPIN Jatinangor   Prolog: Peringatan dari Masa Depan Di sebuah sore di tahun 2045, seorang ana ...

Unipas Morotai Hadirkan Guru Besar ITB, Kupas Tren Masa Depan Jaringan Digital

Unipas Morotai Hadirkan Guru Besar ITB, Kupas Tren Masa Depan Jaringan Digital

  • 17 September, 2025 | 07:20

Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Network and Future Trends” pada Kamis, 11 September 2 ...

GABUNGAN PENDEKATAN IDEOLOGI EKONOMI BRICS

GABUNGAN PENDEKATAN IDEOLOGI EKONOMI BRICS

  • 17 September, 2025 | 07:08

Oleh : Dede Farhan Aulawi   Ekonomi BRICS mengacu pada blok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afr ...

KA HAREUP NGALA SAJEUJEUH, KA TUKANG NGALA SALENGKAH

KA HAREUP NGALA SAJEUJEUH, KA TUKANG NGALA SALENGKAH

  • 10 September, 2025 | 09:54

Oleh: Acep Aan Koordinator Forum Ekonomi Kreatif Desa Budaya Provinsi Jawa Barat Ada pepatah Sunda yang sarat makna: “Ka hareup ngala sa ...

GNS
HUT 79 RI

Terpopuler

PKS Tegaskan Dukungan untuk Prabowo

PKS Tegaskan Dukungan untuk Prabowo

Dirgahayu Polri, Polisi Ideal Itu Ada?

Dirgahayu Polri, Polisi Ideal Itu Ada?

Saatnya Pemerintah Pusat Adil pada Jawa Barat

Saatnya Pemerintah Pusat Adil pada Jawa Barat

KDM Gagal: SPMB 2025 Jabar Tidak Memberi Rasa Keadilan, Demosi Kadisdik Jabar

KDM Gagal: SPMB 2025 Jabar Tidak Memberi Rasa Keadilan, Demosi Kadisdik Jabar

Mamdani, Ibrahim Traore dan Prabowo Subianto: Tantangan Melawan Oligarki

Mamdani, Ibrahim Traore dan Prabowo Subianto: Tantangan Melawan Oligarki

Tag

ANTI PERUNDUNGANDPD RIFIRLI BAHURIGATEBALLHALMAHERA TIMURJMSIJOKO WIDODOKESENJANGAN FISKALKOPERASI PERUMAHAN

Connect with Us

Likes
Follow
Follow
Subscribe

Berita Terkini

Nasi yang Menentukan Takdir Bangsa: Sebuah Cerita tentang Harapan Bangkitnya Kesadaran

Nasi yang Menentukan Takdir Bangsa: Sebuah Cerita tentang Harapan Bangkitnya Kesadaran

Unipas Morotai Hadirkan Guru Besar ITB, Kupas Tren Masa Depan Jaringan Digital

Unipas Morotai Hadirkan Guru Besar ITB, Kupas Tren Masa Depan Jaringan Digital

GABUNGAN PENDEKATAN IDEOLOGI EKONOMI BRICS

GABUNGAN PENDEKATAN IDEOLOGI EKONOMI BRICS

Rubrik Utama

  • Nasional
  • Daerah
  • Dunia
  • Hukum
  • Keamanan

Tag

ANTI PERUNDUNGANDPD RIFIRLI BAHURIGATEBALLHALMAHERA TIMURJMSIJOKO WIDODOKESENJANGAN FISKALKOPERASI PERUMAHAN

Tentang BeritaPolitik.id

BeritaPolitik.id adalah situs penyedia informasi dan berita terkini dan terpercaya yang didedikasikan kepada masyarakat
Tentang Kami / Pedoman Pemberitaan Media Siber / Disclaimer / Kontak Kami / Pedoman Pemberitaan Ramah Anak / Kode Etik Jurnalistik
Copyright © 2021 - All Rights Reserved.