"Afirmatif fiskal diperlukan, baik dari sisi keadilan fiskal dalam konteks transfer dari pemerintah pusat ke daerah kepulauan, maupun fokus perhatian pembangunan dan pemerataan di kawasan kepulauan dan pesisir," kata LaNyalla pada acara Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2024 yang diselenggarakan di ICE-BSD City, Tangerang, Banten, Kamis malam, (8/8).
Bukan tanpa alasan hal itu ditegaskan LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mamaparkan jika terjadi gap yang cukup tinggi dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara daerah daratan dengan daerah kepulauan atau pesisir. "Bahkan beberapa daerah kepulauan, khususnya di wilayah Timur Indonesia dan di daerah terluar masih masuk dalam kategori daerah yang tertinggal," papar LaNyalla.
Oleh karena itu, LaNyalla menjelaskan jika dalam RUU Daerah Kepulauan yang digulirkan, DPD RI memasukkan afirmatif fiskal, di mana nantinya khusus untuk daerah kepulauan dan pesisir akan dilakukan pendekatan yang berbeda dengan daerah daratan.
Di sisi lain, RUU yang telah masuk Prolegnas itu dimaksudkan untuk memperkuat posisi daerah kepulauan dan pesisir. "RUU Daerah Kepulauan itu pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan antara daerah berbasis daratan atau continental, dengan daerah berbasis kepulauan atau perairan," jelas LaNyalla.
Kendati begitu, LaNyalla menilai upaya tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dari pihak non-pemerintah, melalui inisiatif-inisiatif yang dapat mempercepat kemajuan dan mengentaskan kemiskinan, serta problematika yang timbul di wilayah kepulauan dan pesisir.
Salah satunya seperti yang sudah dilakukan CITASIA melalui program-program di dalam Indonesia Smart City Nation Award (ISNA). "Saya percaya dan meyakini, dengan pendekatan yang tepat wilayah pesisir Indonesia dapat menjadi contoh sukses dari integrasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan," tutur LaNyalla.
Dikatakannya, dengan teknologi yang tepat, wilayah pesisir dapat menjadi lebih tangguh dan adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim. Sehingga tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Hanya saja, LaNyalla tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal pembangunan di kawasan kepulauan dan pesisir. Hal ini berkaitan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga berdampak kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Cipta Kerja memang ditujukan untuk kemudahan investasi dan industri skala besar, termasuk di daerah pesisir.
"Ini memang dua sisi mata uang. Di satu sisi akan memacu pertumbuhan, tetapi di sisi yang lain, apabila tidak dikelola dengan ramah lingkungan, bisa memicu kerugian jangka panjang," ujar LaNyalla.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Jakarta Sylviana Murni, Senator asal Lampung Bustami Zainuddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin.
Hadir di antaranya Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, Deputi Bidang Pengkajian Stategik Lemhannas, Reni Maryeni, Direktur Utama Citasia, Inc, Fitrah Rachmat Kautsar, serta sejumlah bupati/wali kota di daerah kepulauan dan tamu undangan lainnya.
