Jakarta. Pengurus Partai PRIMA Binbin Firman Tresnadi digadang-gadang menjadi pendamping Agus Harimurti Yudhoyono di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Awalnya nama Binbin melesat dalam poling yang dilakukan sebuah akun X/Twitter @akunsudi untuk mencari calon Wakil Menteri ATR/BPN.
Binbin dikenal di kalangan pergerakan sebagai aktivis 98 yang aktif dalam mengadvokasi konflik agraria dan memberantas mafia tanah sejak reformasi 98. Ketika Partai PRIMA menyatakan mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran, Binbin pun masuk dijajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebagai Wakil Sekretaris TKN.
Selain dari pelaku sosial media, kalangan aktivis pergerakan pun mulai ikut memberikan dukungan kepada sosok berdarah Sunda ini untuk diangkat menjadi Wamen ATR/BPN. Salah satu dukungan berasal dari Gede Sandra, ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR).
“Secara pribadi, sangat mendukung Binbin untuk masuk sebagai Wakil Menteri di Kementerian ATR/BPN. Saya sudah mengenal rekam jejak Binbin sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, konsistensinya memperjuangkan hak-hak rakyat tidak perlu diragukan,” ujar Gede.
Lebih lanjut, Gede menyatakan bahwa keberadaan Binbin yang berasal dari aktivis pergerakan dapat membantu kerja AHY sebagai Menteri. Organisasi pendukung Partai PRIMA, seperti Serikat Tani Nasional (STN) adalah organisasi tani yang sudah berdiri sejak sebelum Reformasi, dan sudah berpuluh tahun berjuangan untuk membela hak-hak agraria masyarakat. Yang lebih menariknya, pembelaan mereka terhadap rakyat ini dilakukan dengan sangat militan.
Menurut Gede, tidak sekali dua kali Binbin dan organisasinya membela hak-hak agraria para petani dengan jalan berjalan kaki sepanjang ratusan kilometer sembari kampanye permasalahan agraria mereka. Dalam era kekinian mungkin sudah sangat langka ada aktivis yang menempuh jalan-jalan militansi yang semacam ini dalam memperjuangkan rakyat.
“Jadi, bila dahulu tanpa kekuasaan politik Binbin dan kawan-kawan sudah sangat militan memperjuangan hak sebagian kecil rakyat atas tanah, dapat dipastikan akan lebih banyak lagi rakyat Indonesia yang terbantu bila mereka diberikan kesempatan membantu di Kementerian ATR/BPN,” demikian Gede Sandra. 
