Jakarta. Koalisi Peduli Pemilu Jurdil 2024 yang terdiri dari ratusan Guru Besar, cendekiawan, aktivis, dan pemangku kepentingan berbagai lapisan masyarakat, menegaskan pentingnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bebas dari kecurangan dan intimidasi.
KPPJ 2024 meminta semua pihak bersatu menjaga dan meningkatkan integritas pemilu.
Demikian antara lain disampaikan Guru Besar FEB Universitas Indonesia Priono Tjiptoherijanto, salah seorang pentolan kelompok ini, Selasa (13/2).
"Pemilu yang demokratis adalah pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang legitimasi dan representatif, yang mampu mewakili keinginan serta aspirasi rakyatnya," katanya.
KPPJ 2024 berusaha memastikan pemilu di Indonesia berlangsung dengan jujur dan adil. Mereka melihat, integritas pemilu adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
"Karena itu, kami menyerukan kepada semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, peserta pemilu, lembaga swadaya masyarakat, media, dan seluruh masyarakat, untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan integritas pemilu," kata Priono lagi.
KPPJ 2024 juga menyatakan menolak segala bentuk kecurangan dan intimidasi yang dapat merusak kejujuran dan keadilan pemilu. Sebab itu, koalisi itu menyatakan akan mengawasi kecurangan dan intimidasi dalam proses pemilu yang digelar serentak ini.
Mereka juga menyadari, partisipasi aktif masyarakat adalah salah satu pilar utama dalam pemilu yang demokratis. Sebab itu mereka mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam setiap tahapan pemilu. "Mulai dari pemantauan, pengawasan, hingga pemberian suara, guna memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil," kata Priono.
Dia menuturkan, pihaknya melihat adanya kebutuhan dukungan untuk pemilu jujur dan adil dari seluruh pihak, baik dalam maupun luar negeri. Koalisi berkomitmen untuk terus menggalang dukungan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk memastikan pemilu yang jurdil dapat terwujud.
"Ini mencakup kerjasama dengan lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, serta komunitas dan individu yang memiliki visi serupa dalam mendukung demokrasi yang sehat," ujar dia.
Dalam pernyataannya, koalisi juga menyoroti secara serius pelanggaran etik dan perundang-undangan yang sudah terjadi dalam menyongsong Pemilu 2024. Semua itu diduga kuat juga diikuti oleh kecurangan pada pencoblosan tanggal 14 Februari. Koalisi menilai itu merupakan tanda bahaya yang serius.
"Tindakan tersebut tidak hanya mengancam integritas pemilu tetapi juga berpotensi menyulut perlawanan rakyat. Kondisi ini menempatkan demokrasi kita di tepi jurang, mengancam pondasi keadilan dan kebebasan yang menjadi hak semua warga negara Indonesia," kata dia.
Melalui deklarasi, KPPJ 2024 mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Mereka mengajak semua pihak bersama-sama memastikan Pemilu 2024 dijalankan dengan prinsip-prinsip yang jurdil, sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat dan pilar utama dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
Selain Prof Priono, nama lain yang berada di KPPJ 2024 di antaranya adalah Imaduddin Rahman, Prof Nurhajati Djamas, Prof Priono Tjiptoherijanto, Prof Didin S Damanhuri, Prof Lilies Setiarti, Prof Widi Agus Pratikto PhD, DR Muhammad Said Didu Prof Lukman Hakim, Prof Sugianto SH, Prof Muhammad Chirzin.
Juga DR Fadhil Hasan, DR Abdul Malik, Ir Jilal Mardhani Achmad Nur Hidayat, Prof Agus Widarjono Dr M Rizal Taufiqurahman, Dr Syaifulrahman, Dr Yanuar Rizky, Dr Yayan Satyakti, Judilherry Justam, Prof Hanif Nurcholis, Prof Imamudin Yuliadi, Dr Engkur, Prof Anwar Hafid, Prof Moch Teguh, Ade Adriansyah, Julianto P Winarno, Dr Dekar, Maria Boer, dan Doddy A Latief. 
