Jakarta. Presiden Joko Widodo jangan ikut politik partisan, dan Gibran Rakabuming Raka harus mundur dari pencalonan sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto karena sudah terbukti kehadirannya di bursa Pilpres 2024 karena melanggar etika.
Itu dua hal penting yang seharusnya dilakukan Jokowi dan keluarganya sebagai konsekuensi dari suara kekecewaan yang mengalir dari kalangan terpelajar terutama kaum profesor dari begitu banyak kampus di Indonesia.
Sampai hari ini lebih dari 50 civitas akademika perguruan tinggi yang telah menyampaikan dengan tegas kekecewaan itu. Tidak sedikit di antaranya adalah kampus-kampus ternama di tanah air seperti UGM, UI, ITB, IPB, Airlangga, ITS, Unpad, dan sebagainya. Termasuk sejumlah kampus swasta papan atas seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
Demikian antara lain disampaikan peneliti lembaga kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, dalam perbincangan dengan redaksi, Selasa (6/2).
Syahganda yang merupakan doktor sosiologi itu mengingatkan bahwa Perguruan Tinggi adalah lambang moralitas sebuah bangsa sekaligus sebagai pusat peradaban. Dengan demikian, menyepelekan gerakan ini memperlihatkan Jokowi bukan lagi seorang pemimpin beradab.
Begitu juga Gibran dan Prabowo yang mengabaikan etika berdemokrasi, apalagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan vonis pelanggaran etika atas keputusan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima pendaftaran pasangan 02 walaupun melanggar etika dalam proses di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Untuk merespon gerakan kaum professor dan keputusan DKPP terhadap pendaftaran pasangan 02 yang melanggar norma dan kepantasan, sebaiknya Jokowi segera berhenti cawe-cawe dan langsung meminta anaknya mundur dari kandidasi cawapres,” ujar Syahganda.
Pengunduran diri Gibran, sambung Syahganda, diharapkan dapat mengembalikan demokrasi Indonesia pada track normal, dan kehidupan kampus pun menjadi tenang kembali. 
