Oleh: Prof. Vedi Hadiz, Direktur Asia Institute, University of Melbourne
PRABOWO Subianto, kandidat terdepan di antara tiga kandidat yang bersaing untuk menjadi presiden Indonesia, mempunyai keluhan besar. Pada debat calon presiden pertama, yang diadakan di Jakarta pada bulan Desember, ia mengeluh bahwa selalu ada orang yang mempertanyakan catatan hak asasi manusianya setiap kali ia mencalonkan diri dan ikut serta dalam pemilu. Dia ada benarnya. Namun begitu pula para pengkritiknya, meski mungkin bukan orang yang ingin mereka angkat.
Di kalangan pengamat politik Indonesia yang tertutup, telah lama terjadi perdebatan mengenai apa yang harus dilakukan setelah jatuhnya pemerintahan otoriter Orde Baru pada tahun 1998 dan munculnya demokratisasi. Banyak teori yang telah dilontarkan, mulai dari ‘transisi demokrasi’ dan ‘konsolidasi’, hingga ‘kartelisasi’ dan ‘oligarki’. Saat ini, apa pun sudut pandang teoritis mereka, hampir semua orang setuju bahwa Indonesia telah mengambil banyak langkah mundur dalam proses demokratisasi, meskipun mereka menyambutnya dengan euforia, meskipun mereka berbeda pendapat dalam menjelaskannya.
Bahwa Prabowo—menantu Soeharto, jenderal era Orde Baru, dan tersangka pelaku pelanggaran hak asasi manusia mulai dari Papua, Timor Timur, hingga Jakarta—adalah calon presiden saat ini. Terlebih lagi, karena ia telah membuka jalan bagi dirinya seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang naik ke kursi kepresidenan pada tahun 2014 telah menghangatkan hati mereka yang lebih suka melihat perpecahan sebagai hal yang mengesampingkan kesinambungan politik di Indonesia.
Namun hal ini tidak berarti bahwa Prabowo mewakili kesinambungan masa lalu otoriter, sementara dua kandidat lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, jelas mewakili perpecahan. Di sinilah kritik terhadap catatan hak asasi manusia Prabowo, meskipun tidak salah, masih bisa dibilang melenceng.
Akan lebih dari sekadar basa-basi untuk menunjukkan, misalnya, bahwa kedua lawannya membawa banyak beban Orde Baru, meskipun karena usia mereka (mereka berusia pertengahan 50-an, dibandingkan dengan kandidat terdepan, yang berusia 50-an). 72 tahun), mereka tidak mungkin memiliki kaitan langsung dengan era Soeharto seperti yang dimiliki oleh Prabowo.
Partai yang dinaungi Ganjar (yang secara nominal masih dipegang oleh presiden), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mungkin mulai menjadi titik kumpul gerakan anti-Suharto pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an. Namun, organisasi ini dengan cepat berubah ketika sejumlah birokrat politik dan mantan perwira militer era Orde Baru bergabung dengan organisasi ini pada awal Reformasi. Saat ini, PDI-P hampir tidak dapat dibedakan dari kendaraan politik lama Suharto, Golkar (yang masih ada), karena gagasannya yang sangat tidak liberal mengenai hubungan negara-masyarakat dan gagasan kemunduran mengenai kekhususan budaya, yang berfungsi untuk melegitimasi kecenderungan otokratis para pemimpinnya.
Di sisi lain, pencalonan Anies didukung oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang juga merupakan tempat berlindung bagi kekuatan lama Orde Baru. Partai ini dipimpin oleh Surya Paloh, seorang pengusaha era Suharto dan mantan pejabat tinggi Golkar, yang secara historis memiliki hubungan kuat dengan militer. Anies memanfaatkan garis keturunan keluarga yang memiliki kepercayaan agama yang kuat. Oleh karena itu, mudah baginya untuk menukar citra intelektual-reformisnya dengan dukungan dari kelompok Islam garis keras ketika ia berhasil mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta pada tahun 2017. Banyak dari kelompok tersebut berasal dari upaya di akhir era Orde Baru untuk mencegah oposisi dengan membina individu tangguh dan karismatik di tingkat jalanan dan desa.
Mengingat hal-hal di atas, tidak mengherankan jika ketiga kandidat sering mengalami kesulitan dalam membedakan diri mereka satu sama lain, di luar kepribadian mereka, seperti yang diperkuat oleh pasukan cyber masing-masing, yang semuanya bekerja lembur di media sosial.
Faktanya, bidang yang ditawarkan kepada pemilih di Indonesia jelas merupakan bidang inses. Pencalonan Anies sebagai gubernur didukung oleh partai pendukung Prabowo, Gerindra. Tentu saja, Prabowo adalah saingan Jokowi dalam dua pemilu sebelumnya, namun kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Jokowi kini menjadi pendukungnya yang paling berharga dan Gibran, pasangannya, tidak lain adalah putra presiden sendiri. Ganjar (secara nominal masih) berasal dari partai yang sama dengan Jokowi, dan oleh karena itu ia terlempar dari Jawa Tengah ke politik nasional seperti yang dilakukan presiden, melalui jaringan politik yang serupa. Anies pernah menjabat di kabinet Jokowi sebagai Menteri Pendidikan. Hal ini dimungkinkan untuk terus berlanjut.
Hal yang lebih penting yang dapat disampaikan adalah bahwa apa pun harapan yang menyertai jatuhnya Suharto pada tahun 1998 (atau bangkitnya Jokowi pada tahun 2014), Orde Baru terus hidup dan bernafas dalam demokrasi Indonesia, hingga tahun ini. pemilu. Hal ini telah dijiwai dengan korupsi yang rakus, nepotisme, dan terlebih lagi, pengabaian terhadap hak-hak yang tampaknya diungkapkan tanpa malu-malu pada tahun-tahun terakhir masa kepresidenan Jokowi.
Faktanya, sejak awal, Jokowi tidak menunjukkan kepedulian untuk menutup peristiwa-peristiwa traumatis seperti pembantaian tahun 1960-an, yang menjadi penyebab Orde Baru.
yang diangkat, pembunuhan terhadap para pembangkang Muslim pada tahun 1980an atau penculikan dan penghilangan sejumlah aktivis pada tahun 1990an. Tentu saja, melakukan hal tersebut akan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kuat yang mendukung kebangkitannya, yang sebagian besar dipupuk pada era Suharto, termasuk mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Sebaliknya, salah satu warga Indonesia yang berjuang tanpa kenal lelah demi hak asasi manusia adalah aktivis Munir yang pendiam dan sederhana, yang warisannya terancam terlupakan di tengah-tengah sirkus pemilu lainnya. Karena permasalahannya, ia dibunuh saat dalam penerbangan ke Amsterdam pada tahun 2004, dan tidak seorang pun dari kalangan politik atas pernah dituntut, meskipun ada pernyataan dari presiden dan pejabat. Saat ini, banyak teman-teman aktivisnya di tahun 1990-an telah terkooptasi untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024, terutama karena mendukung Prabowo, mengingat konstelasi aliansi politik elit saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu berada di jantung Orde Baru untuk memastikan keberlangsungan ciri-cirinya dalam demokrasi Indonesia saat ini. 
Artikel ini dikutip dari Melbourne Asia Review, bagian dari seri khusus yang diterbitkan bersama mengenai pemilu Indonesia yang dipimpin oleh Asialink’s Insights.
