JAKARTA. Konflik antara PDIP dan Joko Widodo sudah sangat mengkhawatirkan kekhawatiran. Konflik ini semakin panas menyusul pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yang men gatakan PDIP merasa ditinggalkan setelah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, memutuskan berdampingan dengan calon presiden Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan didukung oleh ‘Koalisi Indonesia Maju’.
Adapun PDIP, bersama sejumlah partai lainnya, mendukung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Selain itu, Hasto menyinggung ‘tersanderanya’ para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran,
Kekhawatiran ini disampaikan pengamat politik kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono.
“Isu yang diungkap oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini telah membahayakan stabilitas politik pemerintah. PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo,” ujar Vishnu.
“Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet,” sambungnya.
Gangguan politik ini, masih katanya, menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya. Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontes politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah.
Vishnu menekankan perlunya kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai. Dia mendorong baik PDIP maupun Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
Vishnu juga menegaskan pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang. 
