JAKARTA - Walau mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres, Mahfud MD diharapkan tetap berada di pemerintahan Joko Widodo. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan netralitas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menko Polhukam itu disarankan menjalin kerjasama dengan berbagai LSM pemantau pemilu dalam melakukan gerakan "No Viral, No Justice" yang berprinsip membongkar semua potensi penyalahgunaan aparatur negara untuk memenangkan capres/cawapres tertentu.
Hal itu disampaikan aktivis pro-demokrasi Syahganda Nainggolan dadlam merespon polemik yang muncul akibat intervensi politik Jokowi terhadap Mahkamah Konstitusi sehingga meloloskan anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto.
“Dengan bertahannya Mahfud dalam kekuasaan, dia dapat memperkecil potensi penyalahgunaan kekuasaan pada pemilu nanti,” ujar Syahganda dalam perbincangan dengan redaksi.
Namun, Syahganda juga mengingatkan agar potensi penyalahgunaan kekuasaan dari kubu Mahfud sendiri, yakni seluruh institusi negara yang terkait PDIP, baik BIN, Kejaksaan Agung, maupun lembaga lainnya, dibuka secara transparan oleh Mahfud ke publik.
Sebab, dugaan adanya potensi kecurangan dari institusi dalam ruang kekuasaan PDIP juga menjadi pembicaraan publik saat ini.
Jejak Mahfud MD, menurut Syahganda, dapat diharapkan untuk gerakan pemilu yang jujur dan adil tersebut.
Selama ini, dengan prinsip "No viral, No Justice", Mahfud sering membongkar kebobrokan rezim Jokowi seperti kasus TPPU Rp 349 Triliun di Kemenkeu, kasus Sambo, kasus Kanjuruhan dan lainnya. 
