Jakarta BandungOke.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan langkah politik yang taktis dan menyejukkan. Usulan resmi pemerintah untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, yang telah disetujui DPR RI, mendapat apresiasi luas dari publik dan pengamat politik.
Kebijakan ini dipandang sebagai strategi rekonsiliasi nasional yang memperkuat komitmen Prabowo untuk menciptakan suasana politik yang stabil dan damai di tengah transisi pemerintahan. Khalid Zabidi Menilai Ini Sikap Kenegarawanan Direktur Komunikasi dan Informasi GREAT Institute, Khalid Zabidi, menilai keputusan ini sebagai wujud kenegarawanan Prabowo.
“Presiden menunjukkan keberpihakan pada persatuan bangsa. Ini bukan semata solusi hukum, tapi juga langkah meredakan suhu politik yang sempat panas,” ujar Khalid dikutip Jumat (1/8).
Ia juga menyoroti peran strategis Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam mengawal keputusan ini. “Dasco adalah aktor penting di balik layar. Ia bekerja dalam kerangka demokrasi dan penegakan hukum,” ungkap Khalid.
Bebas dari Jerat Hukum Tom Lembong sebelumnya divonis atas perkara korupsi impor gula, sementara Hasto Kristiyanto dinyatakan bersalah dalam kasus suap. Melalui kebijakan pengampunan ini, keduanya kini lepas dari jerat hukum, membuka jalan untuk proses penyatuan politik ke depan. Khalid meyakini, keputusan ini akan memperkuat pondasi pemerintahan baru.
“Prabowo kini bisa lebih fokus menata masa depan bangsa tanpa gangguan politik yang berlarut,” katanya.
Suara Akademisi, Komunikasi Politik Makin Lentur
Senada dengan Khalid, Anto Sudarto, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pancasila, menilai langkah ini akan berdampak pada penguatan komunikasi lintas partai dan kelompok masyarakat sipil.
“Dengan amnesti dan abolisi ini, Prabowo membuka ruang dialog dengan Megawati dan kelompok oposisi lainnya. Ini akan mempercepat terciptanya iklim politik yang lebih kondusif,” terang Anto, yang juga menjabat Ketua Jurusan Komunikasi Krisis, Program Pascasarjana Universitas Pancasila.
Langkah ini disebut sebagai upaya awal menuju rekonsiliasi politik nasional, yang menjadi kunci sukses kepemimpinan Prabowo di tahun-tahun awal pemerintahannya.***
Repoter : Surya Dharma
